Home / Sosial / Perda Parkir Pekanbaru Dianggap Kapitalis

Perda Parkir Pekanbaru Dianggap Kapitalis

Perda Parkir Pekanbaru Dianggap Kapitalis
Internet
Salah satu lokasi parkir di pedestrian jalan yang termasuk dalam Perda Kota Pekanbaru yang baru.

Kabar Melayu (PEKANBARU) - Peraturan Daerah (Perda) Parkir yang disahkan beberapa waktu lalu terus menuai kritikan dan dianggap penyebab konflik. Pengamat hukum Pekanbaru, Armilis Ramaini, SH, getol menyatakan ketidaksetujuannya dan kecewa atas Perda Parkir tahun 2015. 

"Wako tidak meninjau dari segala aspek, baik itu aspek teoritis, aspek sosial dan aspek ekonomi. Saya minta masyarakat jangan pilih lagi pemimpin yang tidak pro rakyat," kata Armilis, Selasa (10/11). 

Baca: Ini Tarif Baru Parkir di Pekanbaru

Menurutnya, kenaikan tarif parkir yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengacu ke arah kapitalis. Hal itu, dilihat Armalis lewat pernyataan Walikota Pekanbaru yang kerap menyatakan lihat Singapura.

"Saya melihat Wako terlalu banyak berkunjung ke luar tanpa melihat perbandingannya. Sudahkah fasilitas yang diberikan oleh Pekanbaru ini seperti yang diberikan Singapur," tanya Armilis.

Tidak sampai di situ, Armilis juga menjelaskan Perda Parkir tahun 2015 bertentangan dengan udang-undang keteraturan sehingga mengusik ketidakadilan bagi masyarakat.

"Contoh, orang mau beli gorengan yang harganya cuma seribu, masa mesti bayar parkir empat ribu, itu kan tidak cocok," ulasnya.

Baca:Perda Retribusi Parkir di Jalan Umum Kota Pekanbaru Terancam Batal

Armilis menambahkan Pemko kurang memberi ruang kepada PKL (Pedagang Kaki Lima), hal itu bisa dilihat dari slogan Kota Pekanbaru mementingkan invenstor ketimbang PKL yang kurang mendapat perhatian dari Pemko.

"Pemko tidak selektif dalam memberikan izin mall, tempat hiburan. Hanya syarat-syarat itu saja tanpa kajian mendalam, sementara PKL dibiarkan alias tak diurus," cetusnya.

Jika persoalan parkir diperwakokan dan masuk ke dalam lembaran daerah, Armilis menilai, sebagai warga Pekanbaru, hal pertama yang akan dilakukannya yakni menggugat secara konstitusional. "Kita akan lakukan gugatan menyikapi persoalan perda parkir ini," ungkapnya. (rec)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.