Home / Lingkungan / Pemkab Meranti Bangun HTR Mangrove

Pemkab Meranti Bangun HTR Mangrove

Pemkab Meranti Bangun HTR Mangrove
Internet
Ilustrasi

Kabar Melayu (SELATPANJANG) - Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini, umumnya diakibatkan penebangan mangrove yang tak terkendali. Hal ini menjadi ancaman serius kerusakan ekosistem lingkungan yang berdampak terjadinya abrasi pada pesisir pantai di Kepulauan Meranti.

Nerkaitan itu, Pemkab Meranti mengambil kebijakan mewajibkan kepada pihak perusahaan ataupun panglong untuk melakukan reboisasi di lahan kritis. "Perbandingannya 4:1. Artinya, pihak perusahaan menanam kembali empat batang pohon mangrove, setiap menebang 1 batang kayu bakau di lahan kritis," kata Kadishutbun Kabupaten Kepulauan Meranti, Maamun Murod, Selasa (17/11/2015).

Selain itu, Pemkab juga sudah mendaftarkan hutan bakau jadi hutan tanaman rakyat (HTR) agar pemanfaatannya dapat dikontrol dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

"Pengelolaan HTR berbasis masyarakat. Dengan begitu kita dapat membuat regulasi tentang pemanfaatan hasil hutan, baik perorangan maupun kelompok atau perusahaan," jelas Murod.

Dikatakannya, pembentukan koperasi juga dapat mengontrol peredaran hasil hutan. Sehingga tidak akan ada monopoli soal harga jual kayu bakau, dan harga jual bakau tidak lagi murah, sehingga dapat memberikan pemasukan untuk Dana Bagi Hasil (DBH).

"Jangan salah, perusahaan atau pun panglong memberikan penambahan untuk DBH, bukan PAD. Tapi berapa nilainya untuk penambahan DBH itu saya lupa," kata Kadisutbun Meranti ini lagi.

Berdasarkan data Dishutbun Kepulauan Meranti, luas hutan bakau di Kepulauan Meranti mencapai 25 ribu hektar. Sebanyak 18.300 hektar di antaranya sudah didaftarkan sebagai Hutan HTR ke pemerintah pusat.(rec)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.