Home / Opini / Komnas HAM dan Marginalisasi Politik Umat Islam

Komnas HAM dan Marginalisasi Politik Umat Islam

Komnas HAM dan Marginalisasi Politik Umat Islam
Internet

Oleh: Dr. Slamet Muliono

Penulis Bina Qalam Indonesia

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan langkah kontraproduktif bagi umat Islam. Di berbagai media sosial, hal itu menjadi bahan pergunjingan dan topik yang menghangat. Sebagian aktivis muslim melihat bahwa Komnas HAM telah bertindak inkonsisten dan cenderung diskriminatif.

Hal itu bisa kita lihat dari respon dan tindakan berbagai elemen Islam yang mempertanyakan sikap diskriminatif dari Komnas HAM ini terhadap kebijakan Walikota Bogor yang melarang acara ritual Syiah (Asyura). Para aktivis Islam menunjukkan kejengkelannya terhadap Komnas HAM itu. hal ini akan memicu gejolak sosial.

Keputusan Komnas HAM dengan mengeluarkan surat teguran kepada Walikota Bogor yang bernomor 007/TIM-KBB/X/2015 guna menanggapi Surat Edaran (SE) Walikota Bogor No. 300/1321- Bakesbangpol tertanggal 22 Oktober 2015 yang melarang perayaan hari Asyura di Bogor.

Keluarnya surat teguran Komnas HAM itu kemudian memantik Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) untuk menegur Komnas HAM, yang dianggap telah bertindak ceroboh dengan mengatasnamakan HAM tanpa mengetahui akar permasalahannya.(salam-online. Kamis, 29/10/2015)

Di samping ANNAS, Majelis Mujahidin juga memiliki kejengkelan yang sama bahwa Komnas HAM telah bertindak diskriminatif. Hal itu dikatakan Abu Jibril, Wakil Majelis Mujahidin itu menjelaskan bahwa sikap komnas HAM berbeda ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap melakukan hal yang sama dengan Walikota Bogor.

Ahok jelas-jelas melarang sejumlah aktivitas keagamaan kaum muslimin di DKI Jakarta. Kalau Walikota Bogor baru sekali melarang aktivitas kelompok Syiah yang dianggap bertentangan dengan tradisi kebanyakan masyarakat. Namun Ahok sudah berkali-kali dalam melarang aktivitas umat Islam yang sudah berjalan lama.

Jika Komnas HAM merasa memiliki kewenangan menegur kepala daerah yang melakukan kewajiban dalam rangka untuk menjaga keamanan wilayahnya, mengapa Komnas HAM tidak menegur Ahok ketika melarang umat Islam mengadakan tabligh akbar di Monas beberapa waktu yang lalu ? Bahkan dia melarang menyembelih hewan kurban di sekolahan saat Idul Kurban. Mengapa Komnas HAM tak bersuara saat itu ? Komnas HAM dinilai umat Islam telah berlaku diskriminatif dan SARA terhadap Walikota Bogor. Padahal Walikota mengeluarkan SE itu guna menghindari konflik  horizontal dan menjaga ketertiban di wilayahnya.  (Islam Pos, 31/10/2015).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Komnas HAM begitu tumpul ketika hak umat Islam dikebiri tetapi sensitif bila kepentingan kelompok minoritas atau aliran sesat tercederai.

Kalau selama ini masyarakat ibukota banyak yang mengeluh terhadap kebijakan Ahok, tapi sepertinya Komnas HAM tidak mau tahu. Protes umat Islam Jakarta kepada Ahok yang melarang penyembelihan hewan kurban di sekolah-sekolah, reaksinya sama lembeknya ketika Ahok mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan peredaran miras di Jakarta.

Secara implisit, surat teguran Komnas HAM yang dialamatkan kepada Walikota Bogor untuk membuat efek jera sang Walikota yang dianggapnya telah mengusik dan mengganggu kepentingan minoritas. Implikasi dari tindakan Komnas HAM ini, bahwa kepala daerah akan berpikir sejuta kali bilamana mengeluarkan kebijakan yang mengganggu kepentingan kelompok minoritas.

Komnas HAM dianggap tak berdaya, lamban dan kurang energi ketika kepentingan umat Islam, sebagai kelompok mayoritas, terganggu. Kasus pelarangan pendirian masjid di Manokwari dan pembakaran masjid dan penyerangan umat Islam di Tolikara.

SE Walikota yang melarang aktivitas kelompok Syiah, setidaknya ada dua hal penting. Pertama, Syiah merupakan aliran terlarang di Indonesia, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1787 K/PID/2012, yang menyatakan bahwa ajaran Syiah menyimpang dari agama Islam, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No 84/PUU-X/2012, 19 September 2013, yang menyatakan menolak permohonan permohonan Uji Materi yang diajukan terpidana Kasus Penodaan agama, Tajul Muluk.

Kedua, alasan pelarangan acara Asyura adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di daerahnya. Sementara Ahok melarang aktivitas kaum muslimin yang sudah lama berjalan lama. Bahkan umat Islam melakukan itu sebagai aplikasi ajaran agama dan berimplikasi bagus baik dari sisi solidaritas maupun hubungan sosial.

Solah-olah Komnas HAM sudah menutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh Ahok dan mencibir terhadap apa yang dilakukan oleh Walikota Bogor. Bahkan sepertinya  dalam diri Komnas HAM lebih banyak menyuarakan kelompok minoritas atau kelompok yang disesatkan, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah sudah  tidak ada lagi personel Komnas HAM yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan umat Islam.

Komnas HAM sepertinya sudah tidak memiliki nyali untuk membela kepentingan umat Islam sebagai pemilik suara mayoritas tetapi justru membela kelompok-kelompok minoritas atau kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Apakah Komnas HAM sedang melakukan marginalisasi politik umat Islam ? Dan pada kemana para pejuang Islam yang ada di partai politik Islam. Umat Islam didekati saat menjelang PEMILU tetapi dicampakkan ketika kepentingan umat Islam dikebiri pihak lain.

Sumber

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.