Home / Features / Menanti Pengadilan Asap

Menanti Pengadilan Asap

Belum Satupun Perusahaan HTI yang Sampai ke Meja Hijau

Menanti Pengadilan Asap
Internet
Ilustrasi

"Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau selama 18 tahun, seakan tak pernah ada solusi. Dua grup besar pembabat hutan di bumi Lancang Kuning ini tak pernah terseret ke meja hijau, kendati sebenarnya mereka adalah pihak yang paling bertanggungjawab"

Kabar Melayu (PEKANBARU) - 18 tahun sudah negeri ini berlangganan kabut asap, sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Selama itu pula tak pernah ada sanksi jera yang dijatuhkan terhadap korporasi dan perusahaan pembakar lahan, terkhusus bagi perusahaan HTI pembabat hutan. Hukum ibarat pisau yang tajam ke bawah. Agaknya lebih sulit menghukum korporasi pembakar lahan dibanding masyarakat biasa.

Menilik lebih jauh, pembakar lahan skala besar jelas lebih bertanggung jawab atas kabut asap yang kini melanda sebagian besar pulau Sumatra, khususnya Riau. Namun apa lacur, palu hakim lebih memilih menjatuhkan vonis kepada masyarakat kecil.

Hingga akhir September 2015 lalu, Kepolisian Daerah (Polda) Riau telah mendalami kasus 17 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan, dua di antaranya yang telah berstatus tersangka dan telah dilakukan pencabutan izin dan satu lagi dibekukan.

Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, sikap pesimis kembali ditunjukkan oleh NGO lingkungan di Riau yang sudah geram dengan kasus tahunan ini. Pengusutan terhadap korporasi HTI tak pernah tuntas hingga ke meja hijau. Kalaupun ada kasus korporasi yang hingga vonis, itu adalah perusahaan perkebunan sawit, itupun hanya satu atau dua saja, dan dianggap sebagai lips service penegak hukum kepada publik.

Cukup mengejutkan, sebanyak 68 tersangka pembakar lahan perorangan, yakni masyarakat, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka kini telah mendekam di tahanan masing-masing Polres di Kabupaten. 

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Riko Kurniawan menuturkan, Walhi sebenarnya cukup apresiatif terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau saat ini. Namun status tersangka saja belumlah cukup, kasus ini harus sampai ke meja hijau.

"Jangan senang dulu dengan penetapan status tersangka terhadap perusahaan ini. Tetapi bagaimana kasusnya bisa sampai ke meja hijau untuk membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak dan juga memberikan hukuman setimpal atas perbuatannya," ujar Riko.

Selama ini, Walhi melihat perusahaan yang tengah diselidiki keterlibatannya oleh polisi ini merupakan perusahaan kambuhan, di mana mereka juga diduga terlibat dalam kasus pembakaran lahan di tahun-tahun sebelumnya.

Kasus Karhutla di tahun 2013 dan 2014, dari 10 perusahaan yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, hanya satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, ada sembilan perusahaan yang lepas. 

Masih di periode yang sama, Polda Riau juga menetapkan status tersangka terhadap dua perusahaan. Oleh Polda, kedua perkara ini akhirnya sampai ke meja hijau, walau pun vonis yang dijatuhkan dinilai masih belum maksimal.

Sedangkan kasus di tahun 2015, dari 22 perusahaan yang tengah dilakukan penyelidikan, dua diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT. ASL dan PT. LIH. Kendati telah dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan dan pembekuan izin, Walhi meminta agar kasusnya tetap dibawa hingga ke meja hijau untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bersalah.

"Nah, kita meminta kepolisian dan kejaksaan mampu memberikan bukti kuat, sehingga hakim bisa memberikan sanksi maksimal," tukas Riko. 

Bercermin kasus 2013-2014 lalu, penilaian Walhi Polda sudah cukup kuat di pembuktian, namun kelemahan justru pada jaksa yang  lemah dalam penuntutan. Sehingga itu, wajar kiranya hukuman yang dijatuhkan terhadap korporasi terkesan ringan, bahkan vonis bebas.

Sebut saja PT. Nasional Sagu Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang jelas-jelas sudah terukti di pengadilan, di mana seluas 2400 hektar lahan yang terbakar. Tetapi vonis yang dijatuhkan terhadapnya masih belum memuaskan.

Ringannya vonis yang dijatuhkan, lagi menurut Walhi akibat perspektif hakim yang lemah terhadap kasus lingkungan. Hal tersebut dikarenakan hakim yang menangani kasus Karhutla PT. NSP belum bersertifikat lingkungan, hakim menilai kasus ini hanyalah perkara pidana atau perdata biasa.

Namun berbeda halnya jika hakim yang menangani kasus Karhutla telah bersertifikat lingkungan, tentunya akan bisa menjatuhkan hukuman berat terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan.

Sebut saja perkara PT. ADEI Plantation di Kabupaten Pelalawan tahun lalu. Hakim telah menjatuhkan hukuman yang cukup berat atas Karhutla yang terjadi dalam areal kerja perusahaan. Pun, areal perusahaan yang terbakar ini bisa dikatakan tidak cukup luas seperti yang terjadi saat ini.

Sistem earlier warning penanggulangan Karhutla di Indonesia sendiri, saat ini juga dinilai cukup mampu untuk melakukan pencegahan dini Karhutla. Ketika muncul titik api, maka saat itu juga bisa diketahui. Ini sebenarnya cukup membantu untuk menegaskan pembuktian "pengadilan asap" di persidangan.

Dari beberapa persidangan kasus Karhutla, saksi ahli yang dihadirkan cukup jelas mengatakan bahwa jika dalam waktu 1 X 24 jam titik api tidak dipadamkan di konsesi yang terbakar, maka itu sudah memenuhi unsur kesengajaan dan kelalaian, di mana dalam regulasi pemilik konsesi atau lahan bertanggung jawab terhadap konsesinya, termasuk menyediakan fire equipment atau sumber daya manusia dan standar SOP untuk pemadaman kebakaran. 

Bahkan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga menegaskan perusahaan harus memenuhi persyaratan tersebut. Walau pun lahan terbakar atau sengaja dibakar, ada kewajiban pemegang izin konsesi untuk mempertanggungjawabkannya.

Karhutla yang terjadi dalam waktu yang lama bahkan hingga berhari-hari, ini menunjukkan ketidaksiapan perusahaan pemegang izin untuk bertanggung jawab terhadap konsesinya. Kalau saja pemegang konsesi siap bertanggung jawab terhadap konsesinya, yakni dalam artian siap dengan sumber daya pemadaman seperti yang dipersyaratkan, tentunya api yang muncul bisa segera dipadamkan.

Sehingga itu, tidak ada alasan perusahaan untuk menyangkal atau pun lempar tanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan di konsesi mereka. 

"Nah, sekali lagi kita melihat jaksa lemah dalam membuat tuntutan dan hakim yang tidak serius menyatakan perang terhadap asap," ungkap Eksekutif Direktur Walhi Riau ini.

Kesalahan Pemerintah

Secara umum, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Bahwa pemerintahlah yang memberikan izin bermasalah ini kepada perusahaan, seperti halnya izin yang dikeluarkan di atas lahan gambut dengan kedalaman tiga meter lebih.

Namun begitu, bukan berarti perusahaan bisa cuci tangan begitu saja, bahwasanya perusahaan pastinya tahu bahwa gambut dengan kedalaman tiga meter lebih, adalah wilayah yang seharusnya merupakan areal konservasi, tidak boleh dibebankan izin di atasnya. 

Halnya juga dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi perusahaan penerima izin konsesi, nyata-nyata bahwa perusahaan tidak pernah memenuhi persyaratan tersebut. Contoh saja penyiapan earlier warning karhutla yang tidak perah dilakukan perusahaan pemegang izin konsesi.

Masalah inilah yang hingga kini tidak pernah terbongkar di Pengadilan. Entah karena ketidakpahaman penegak hukum terhadap persoalan seperti ini, atau memang tutup mata dengan kenyataan yang ada. Hakim masih menganggap bahwa barang bukti itu hanya sebatas siapa yang membakar, di mana dan berapa luas lahan yang terbakar saja. 

Kembali ke hakim bersertifikat lingkungan, setahu Walhi, ada aturan dari Kemenkum HAM yang menegaskan bahwa setiap kasus lingkungan, wajib ditangani oleh hakim bersertifikasi lingkungan. Lagi-lagi Walhi menilai Mahkamah Agung abai terhadap hal ini.

Di Riau sendiri, hakim bersertifikasi lingkungan ini cukup banyak. Sayang, pengadilan jarang menggunakanya hakim ini untuk penanganan kasus-kasus lingkungan yang merupakan kasus lex specialis.

Senada itu, aktivis Jikalahari juga menilai, kesalahan yang menyebabkan berlanjutnya kabut asap tahun ke tahun, masih pada buruknya tata kelola di sektor kehutanan. Perizinan bermasalah, hingga pengawasan terhadap korporasi pemegang izin yang tidak pernah dilakukan serius.

Perusahaan HTI Tak Tersentuh

Cukup mengejutkan, dari puluhan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau yang berafiliasi dalam dua grup besar, yakni APP dan APRIL, ternyata selama 18 tahun terjadinya Karhutla Riau, perkaranya tak ada yang pernah sampai ke meja hijau. Kasusnya selalu kandas di tangan penegak hukum.

Di periode 2006-2007 misalnya, ada beberapa perusahaan HTI yang terlibat dalam kasus Karhutla. Namun kasusnya tak ada yang pernah sampai Pengadilan. Demikian juga dengan kasus-kasus di tahun berikutnya, keterlibatan perusahaan HTI terus saja kandas dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Di tahun 2013, ada 12 kasus Karhutla yang melibatkan perusahaan HTI dan sisanya perusahaan perkebunan. Di tahun 2014 ditemukan lagi 26 perusahaan pembakar lahan, belasan di antaranya juga merupakan perusahaan HTI yang masih berafiliasi dengan dua grup besar pembabat hutan Riau, APP dan APRIL.

Dilansir dari mongabay.co.id, Juni 2013, aktivis melihat langsung areal yang terbakar di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Kebakaran lahan puluhan hektar ini berada persis di atas konsesi yang dipegang oleh PT. Ruas Utama Jaya, perusahaan HTI yang berafiliasi di bawah salah satu raksasa industry pulp dan kertas di Riau.

Uniknya, kayu patok batas itu tidak ikut terbakar. Padahal kayu bertuliskan GC 01 TFT tersebut berada di tengah areal terbakar. Lagi-lagi terlihat jelas adanya unsur kesengajaan atas terbakarnya lahan Supplier independen grup APP ini. Hingga saat ini kasusnya bagai misteri yang tak pernah terungkap.

"Kita melihat penegakan hukum dalam kasus Karhutla masih sulit membawa tersangka korporasi ke meja hijau. Kalau pun ada, itu hanya perusahaan perkebunan dengan hukuman yang ringan dan jauh dari keadilan, apalagi menimbulkan efek jera," ungkap Woro Supartinah, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

Jikalahari menilai, penegakan hukum atas ratusan kasus Karhutla di Riau saat ini, perlu keberanian ekstra dari penegak hukum untuk mengungkapnya, baik kepolisian, PPNS dan jaksa, terlebih lagi hakim yang sangat berperan menjatuhkan vonis, agar menjadi efek jera bagi perusahaan pembakar dan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi lainnya.

Tata Kelola

Secara mendasar, penyebab terjadinya kabut asap hingga belasan tahun di Riau adalah kesalahan tata kelola Sumber Daya Alam, khususnya kehutanan. Audit yang dilakukan terhadap perusahaan pemegang konsesi, baik perusahaan HTI maupun perkebunan, ditemukan banyak aturan yang tidak dijalankan.

Jikalahari menilai permasalahan saat ini bukan hanya pada terjadinya kabut asap, namun banyak lagi  dampak buruk akibat tata kelola sektor kehutanan yang salah, "Dan kita selalu ribut ketika dampaknya sudah dirasakan, seperti munculnya kabut asap saat ini," ujar Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah.

Sebut saja program ekstensifikasi yang dilakukan perusahaan, di mana upaya ekstensifikasi cenderung dilakukan perusahaan untuk peningkatan produksi. Sebut saja perluasan areal perkebunan sawit atau HTI untuk peningkatan nproduksi pulp and paper.

"Bencana yang kita rasakan saat ini, adalah akumulasi dampak dari kesalahan kita di masa lalu, dan kesalahan-kesalahan itu masih saja dilakukan inga saat ini. Akumulasi dampaknya akan jauh lebih besar di masa mendatang," kata ED Walhi Riau, Riko Kurniawan.

Saat ini, Walhi melihat pemerintah masih membuka lebar kemudahan perizinan-perizinan yang merupakan salah satu bagian tata kelola yang salah. Khusus kabut asap yang membakar lahan gambut, Walhi juga tidak melihat adanya rencana terukur dari pemerintah unruk menyelamatkan lahan gambut.

Dari beberapa regulasi yang ada saat ini, terlihat bahwa pintu memporakporandakan lahan gambut  masih terbuka lebar. Terbukti bahwa bencana selama 18 tahun ini tidak menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah untuk mengurai akar persoalan masalah kabut asap Riau.

"Dalam kasus kebakaran lahan ini, kalau kita lihat lagi, 100 persen tenaga pemerintah dikerahkan untuk pemadaman. Upaya yang dilakukan hanya kepada pengendalian, bukan membereskan akar persoalan sebenarnya," tutur Riko.

Namun itu, upaya terhadap masyarakat yang terpapar asap, Walhi lagi-lagi menilai kegagalan pemerintah. "Yang paling bertanggung jawab terhadap kabut asap ini adalah pemerintah, mereka yang dimandatkan untuk mengurus Negara ini, tanpa mengkotomi, apakah pemerintah pusat atau pun daerah, pemerintahlah yang bertangung jawab melindungi rakyatnya.

"Sekarang kita lihat, ada tidak kebijakan-kebijakan untuk itu, terlebih lagi terhadap masyarakat yang terpapar kabut asap, tidak ada satu kebijakan pun yang strategis untuk itu," tukas Riko Kurniawan.

Regulasi dan peraturan Indonesia menyoal gambut ini sendiri sudah cukup tegas dan keras. Dalam UU pengelolaan lingkungan, dijelaskan bahwa gambut adalah ekosistem unik dan rapuh yang harus dilindungi. Lahan gambut sebenarnya harus menjadi kawasan lindung yang tidak boleh dieksploitasi secara monokultur. 

Faktanya, hingga detik ini, perizinan masih saja diterbitkan di atas lahan gambut. Pemerintah abai terhadap UU lingkungan yang dibuatnya sendiri. Pemerintah masih saja mengizinkan perusahaan-perusahaan melakukan eksploitasi lahan gambut.

Terakhir, Walhi menilai perlunya reformasi tata kelola di sektor kehutanan, khususnya regulasi yang melindungi rakyat. Jika selama ini tidak ada regulasi yang mengaturnya, untuk itu perlu dibuat. Halnya dengan kabut asap, jika tidak ada regulasinya, maka dipandang perlu untuk segera dibuat. Intinya, regulasi tersebut harus berpihak pada rakyat, bukan merujuk pada kepentingan investasi yang menguntungkan perusahaan saja.

Dilansir Tempo (4/11/2015), Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti, pekan ini berjanji akan mengumumkan perusahaan pembakar hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sekarang, Kepolisian masih menyidik perusahaan itu. 

Badrodin mengatakan, baru ada satu perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan yang cukup berat dan menimbulkan kabut asap selama berminggu-minggu itu. Namun, untuk pelaku perseorangan, Polri sudah menyerahkan semua berkas kepada kejaksaan. 

Menurut Badrodin, berkas 50 orang yang diduga melakukan pembakaran hutan dengan sengaja dinyatakan lengkap atau P-21. Sedangkan proses penyidikan terhadap peran perusahaan harus dilakukan menyeluruh dengan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil dan ahli perguruan tinggi.

Badrodin membantah anggapan bahwa proses penyidikan perusahaan pembakar hutan lamban lantaran ada beberapa korporasi yang dibekingi mantan jenderal TNI dan Kepolisian. "Itu nanti. Sekarang berfokus pada pembakarannya. Mosok pembakaran dibeking." kata Kapolri.(ndi)

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.